Fakta sejarah dimana pada tanggal 24 agustus 1828 di lobo, teluk triton kaimana, pantai selatan diproklamasikan kepemilikikan Papua Barat oleh komandan pasukan tentara belanda atas nama sribaginda Ratu Nederlands pada saat peresmian Benteng fort Du Bus.
Walaupun Papua Barat dan Indonesia merupakan jajahan dari Belanda namun Administrasi pemerintah Papua barat diurus secarah terpisah. Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 1898, pemerintah belanda membagi Papua Barat kedalam dua wilayah administrative, masing-masing dibawah seorang amtenar Binnenlans Bestuur ( pemerintah dalam Negeri ) dengan pangkat asisten resident. Keduanya pada giliranya berada dibawah resident ternate.
Sikap Belanda dalammempertahankan Papua barat sebagai wilayah administrasi pemerintah sendiri mengemukakan pada tanggal 27 desember 1949 dimana Ratu Juliana menandatangani akta penyerahan kedaulatan kepada Repoblik Indonesia Serikat. Menurut pasal 1 piagam yang disahkan waktu itu, penyerahan ini bersifat menyeluruh, tampa syarat dan tampa ditarik kembali. Sambil memperhatikan pasal 2 piagam yang sama, hal ini berkaitan dengan bekas wilayah kerensidenan hindia belanda minus kerensidenan Papua, dimana dalam waktu satu tahun harus ditemukan satu penyelesaian melalui perundingan antara kedua belah pihak. Akibat langsung adalah bahwa Van Eachoud diholandia mengeluarkan satu proklamasi dimana penduduk wilayah Papua barat menjadi Gubernement Papua dimana pemerintahan umum akan dijalankan oleh Gubernur atas nama Ratu Juliana.
Bertolak dari sikap pemerintah belanda ini, Papua mendapat perhatiaan besar dari pemerintah Belanda dengan program Papuanisasi. Program ini digalang oleh pemerintah dengan penggalangan pembangunan Infrastruktur, Ekonomi, Kesehatan dan Pengembangan Sumberdaya manusia ( pendidikan ). Program papuanisasi memuncak pada 1 desember 1961. Pada kesempatan tersebut pemerintah Belanda memperkenalkan untuk Pertama kali atribut Negara Papua ( Lambang, lagu Dan Bendera ), nama tanah dan Bangsa Papua dan diresmikan Niew Guinea Raad/ dewan Papua kepada Public sebagai Embrio berdirinya Negara Papua. Menyikapi Upaya pemerintah Belanda ini, pada tanggal 19 desember 1961 bertempat di Yogyakarta presiden sukarno mengeluarkan intruksi yang dikenal dengan TRIKORA ( Tiga Komando Rakyat ). Setelah itu, Presiden Sukarno melakukan berbagai manufer sampai dengan aksi mobilisasi dalam Perebutan papua barat yang memuncak pada 1 mei 1963, penyerahan secara defakto Papua Barat dari tangan PBB menandatangani kesepakatan New York Agreement tampa melibatkan orang Papua. Hal yang pernah terjadi dengan New York Agreement dan kesepakatan lain yang tidak bisa diterima dengan akal sehat sebab wakil dari wilayah yang sedang dipersengketakan tidak dilibatkan dalam perjanjian ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar